MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS
Dalam
judul tugas saya kali ini, saya sebetulnya bosan mendengar nama ‘korupsi’
karena korupsi nampaknya sudah marak terjadi di Negara kita tercinta ini. Dimulai
korupsi dari hal yang kecil sampai korupsi yang termasuk dalam kategori parah
seperti memakan uang Negara untuk kepentingan pribadi. Sebetulnya, apa sih itu
korupsi? Mengapa korupsi menjamur sekali di Indonesia bahkan seperti sudah
menjadi budaya atau tradisi masyarakat kita? Mari kita bahas secara
atu-persatu.
Korupsi
diambil dari bahasa Latin. Definisi korupsi diambil dari kata corruptio dari
kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok. Menurut Transparency
International¸ korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politisi maupun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan ilegal memperkaya
diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan dari sudut pandang
hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur melanggar hukum yang berlaku,
penyalahgunaan wewenang, merugikan negara, memperkaya pribadi atau diri
sendiri.
Bicara
masalah korupsi di Negara kita tidak akan pernah ada habisnya. Diperdebatkan pun
yang ada malah timbul masalah baru. Terkadang saya malas untuk menonton berita
di televisi karena masalahnya “itu-itu saja”. Apa masalahnya? Korupsi. Ya korupsi
yang dilakukan oleh koruptor. Setiap ganti channel lain pun beritanya sama saja
yaitu membahas pejabat Negara yang melakukan suap-menyuap. Korupsi merupakan
rantai kejahatan yang panjang, akibatnya sulit untuk mencari alat bukti guna
mengusut atau menuntaskan kasus korupsi. Selain itu, Locus dilicti (tempat dan
lokasi kejadian) dalam kasus korupsi terkadang bersifat lintas negara. Apalagi,
alat atau sarana kejahatan semakin canggih.
Kasus
korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diungkap juga karena kasus korupsi itu
terkadang melibatkan banyak pihak dan berbelit. "Korupsi di Indonesia
ibarat gunung es, hanya kelihatan atasnya saja. Apa yang salah di republik ini?
Semakin dibongkar korupsi ini semakin banyak. Tindakan korupsi di Indonesia
dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum pejabat, karena itu upaya pemberantasan
sangat sulit dilakukan. Tindakan korupsi yang dilakukan para oknum pejabat
sudah ada sejak zaman Orde Baru, namun saat itu tidak ada yang berani
mengungkap karena kediktatoran pemimpin pada saat itu sehingga negara
terbelenggu oleh kekuasaan. Jika penegak hukum lemah memberikan hukuman, kata
dia, maka para koruptor tidak akan merasa jera. Bahkan bisa saja mereka berbuat
yang lebih besar lagi.
Jika
penegak hukum lemah memberikan hukuman, kata dia, maka para koruptor tidak akan
merasa jera. Bahkan bisa saja mereka berbuat yang lebih besar lagi. Menurut saya
hukum di Indonesia kurang tegas dan kurang mengancam. Karena dilihat dari
kejadian yang ada, para koruptor yang sudah ditindaklanjuti hanya dihukum
beberapa tahun penjara dan dengan mudah keluar belum lagi fasilitas yang mereka
nikmati selagi di dalam penjara layaknya hotel berbintang. Bagaimana orang
tidak tergiur untuk berkorupsi jika kejadiannya seperti itu? Mereka mendapatkan
keuntungan yang sangat berlipat sedangkan masyarakat di luar sana menjerit
akibat perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab yang mementingkan
diri sendiri. Bagaimana jika peraturan di Indonesia jika ada yang ketahuan
korupsi diberi hukuman mati saja agar mereka kapok dan musnah, tidak
menyusahkan masyarakat lagi.
Tidak
perlu dibicarakan lagi, dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya korupsi.
Uang Negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan masayarakat malah
digunakan untuk memperkaya diri sendiri.
Mengapa
korupsi di Indonesia sulit diberantas? Ya karena masalah korupsi ini sudah
mengakar dan mendarah daging di kehidupan para petinggi Negara saat ini. Mereka
yang sangat mengagungkan ‘uang’ seperti lupa bahwa itu bukan haknya untuk
dinikmati. Saya sungguh miris melihat keadaan Negara tercinta ini keadaannya
menjadi parah dikarenakan masalah korupsi.
Jika
sudah seperti ini, siapa yang bisa disalahkan? Presiden? MPR? DPR? Menteri-menteri?
Atau masyarakat? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Siapa yang akan
membenahi Negara kita kembali seperti sediakala? Biarlah pertanyaan-pertanyaan
tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang mainstream untuk didengar dengan
jawaban yang entah kapan bisa terjawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar